KABAR INDONESIA RAYA

KABAR INDONESIA RAYA
Bandung

Announcement:

This is a Testing Annocement. I don't have Much to Say. This is a Place for a Short Product Annocement

Blogroll

Imam Supriadi Bersiap Unggah Video Kasus Baru Ahok

BETAKO PS "MERPATI PUTIH"

BETAKO PS "MERPATI PUTIH"
Pelatihan Dasar Bagi Anak-Anak

Senin, 31 Maret 2014

NASEHATKU BUAT IKHWAN DAN AKHWAT MENGHADAPI SUHU POLITIK YANG KIAN MEMANAS:

DISUSUN OLEH: IMAM SUPRIADI – AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Ingat hal-hal berikut ini:
1.      Calon anggota legislatif yang ikut pemiilihan anggota legislatif terdiri atas 80% muka-muka lama dan 20% muka-muka baru;
2.      Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu adalah 15 partai politik yang terdiri atas 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal;
3.       Kebanyakan calon anggota legislatif tak dikenal;
4.      Visi dan misi partai politik tidak sama dengan visi dan misi para calon anggota legislatifnya;
Pertanyaannya adalah:
1.      Apa yang sudah mereka hasilkan selama 5 tahun menjadi anggota dpr/dprd dan dpd??
1)      Berapa banyak peraturan perundangan yang sudah dihasilkan/diundangkan??
2)      Untuk apa saja peraturan perundangan itu dibuat?
3)      Bagaimana wujud dari pengawasan mereka??
2.      Berapa persen tingkat kehadiran mereka baik waktu sidang maupun tidak sedang sidang??
3.      Berapa besar penghasilan mereka?? Dan berupa apa saja??  Inilah uraiannya:
1)      Gaji pokok
2)      Tunjangan isteri/suami
3)      Tunjangan anak
4)      Tunjangan jabatan (ketua fraksi/komisi)
5)      Tunjangan pangan dan lauk pauk
6)      Tunjangan perumahan, terdiri atas:
a.      Biaya listrik
b.      Biaya telepon
c.       Biaya pulsa
d.      Biaya  faximili
e.      Biaya  surat menyurat
f.        Biaya  surat kabar dan majalah
7)      Biaya perjalanan dinas
8)      Biaya penginapan (diluar sidang)
9)      Biaya  rapat-rapat
10)  Biaya kunjungan ke konstituen
11)  Biaya penyerapan aspirasi
4.      Akankah mereka bekerja/mengabdi secara maksimal jika sudah terpilih??
5.      Adakah imbal jasa ke partai politik tempat dimana mereka mengabdi atau dimana partai itu mendukungnya?? Tentu ada. Ada yang 50% .
Pertanyaan selanjutnya adalah:
1.      Berapa lembar rupiah yang telah mereka keluarkan selama berkampanye??
2.      Kepedulian apa yang mereka bangun terhadap lingkungan tinggalnya??
3.      Apakah mereka akan beriteraksi kembali terhadap konstituennya??
Fakta  dilapangan yang saya temui:
1.      Mereka hanya mengisi daftar absensi tetapi tidak ada di ruang kerjanya;
2.      Mereka lebih banyak berada diluar kantor, seperti  memancing;
3.      Mereka mengaku ada rapat-rapat di dewan, tetapi ternyata pada waktu yang bersamaan ada kunjungan ke konstituennya (biaya ganda);
4.      Mereka mengaku suka dimintai sumbangan oleh lsm-lsm, makanya penghasilannya merasa tidak memadai;
5.      Mereka suka melakukan perjalanan dinas fiktif;
6.      Mereka sudah punya rumah sendiri, tetapi malah minta biaya sewa rumah (tunjangan perumahan)
Trik – trik kecurangan dalam pemilihan umum:
1.      Menyuruh orang-orang tertentu untuk mencoblos di semua tempat pemungutan suara (tps);
2.      Adanya kemungkinan para  calon anggota legislatif ataupun partainya untuk meloby panitia pemungutan suara (pps) atau kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps);
3.      Kualitas tinta yang ditukar dari aslinya, agar bisa cepat hilang dan bisa mencoblos lagi ditempat lain;
4.      Ada trik-trik kotor yang dilakukan oleh partai politik agar dapat memenangkan partainya dengan cara memasukkan warga negara asing jauh sebelum peilihan umum diselenggarakan;
5.      Trik-trik lawas juga dilakukan, yakni mengadakan “operasi subuh”;
6.      Deal-deal politik dengan adanya data pemilih tetap yang semrawut. Ini kerjasama antara partai politik peserta pemilu tertentu dengan komisi pemilihan umum (kpu), panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) serta badan pengawas pemilihan umum (bawaslu);
7.      Memanfaatkan lemahnya pengawasan, seperti penghitungan suara yang belum selesai karena sengaja diulur-ulur dan meminta kepada warga untuk ditunda keesokan harinya. Kotak suara akhirnya disimpan di pos rw atau pos hansip untuk keesokan harinya dikirm ke kelurahan tanpa pengawasn/pengawalan. Ini kejadian di kota depok sewaktu saya masih menjadi anggot partai bulan bintang yang juga merangkap sebagai (satgas)  brigade hisbullah. Kotak suara diangkut menggunakan angkutan perkotaan lalu saya kawal sampai ke kelurahan.

Demikian yang bsa saya sampaikan semoga bermanfaat
Kota depok, 31 maret 2014
Wassalamu’alaikum warohamatullahi wabarokaatuh
Imam supriadi

Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP

Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIPTEMPO.COMalang--Koordinator PDI Perjuangan Pro-Megawati Soekarnoputri (Promeg) Jawa Timur, Bido Swasono menolak berkampanye untuk partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Bido mengaku memilih diam setelah PDIP menetapkan Joko Widodo sebagai calon Presiden. "Saya tidak turun sama sekali. Sejak awal, saya mendukung Mbak Mega sebagai presiden," kata Bido kepada Tempo, Ahad, 30 Maret 2014.
Menurutnya, ribuan Promeg menyatakan golput alias tak memilih. Bahkan, selama kampanye pemilihan legislatif, mereka tak ikut bergerak. Promeg, kata Bido, mengkhawatirkan Jokowi  akan disetir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bila kelak menjadi presiden. Apalagi, katanya, persoalan bangsa sangat pelik dan Jokowi belum punya pengalaman memimpin.
Menurut Bido, masalah yang dihadapi Indonesia meliputi pengangguran, krisis pangan, korupsi, utang menumpuk dan kekayaan alam yang dikeruk perusahaan asing. Jokowi, kata Bido, dianggap tak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. "Ini bahaya sekali. Bagaimana Jokowi akan menyelesaikan masalah ini," katanya.
Bido mengungkapkan bahwa  sejak sepuluh bulan lalu beredar fotocopy surat pemecatan dirinya dari PDIP. Anehnya, kata Bido, ia belum menerima surat pemecatan serta alasan dirinya dipecat dari partai yang pernah mengantarnya menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2004-2009 itu. "Sejumlah kawan mengajak saya kembali berkiprah di PDIP serta melupakan surat pemecatan itu," katanya.
Sekretaris PDIP Kota Malang Prijatmoko Oetomo tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirnasi pemecatan Bido. Ia mengabaikan panggilan Tempo dan tak membalas pesan pendek untuk dimintai wawancara.
EKO WIDIANTO

Minggu, 30 Maret 2014

Gejala ‘Demokrasi Kultus’ di Indonesia Makin Menguat

Indonesia-salah satu hasil survei politik di Indonesia-kandidat capres-jpeg.mae
Salah satu hasil survei politik di Indonesia
JAKARTA  (SALAM-ONLINE): Hasil pemilu legislatif tahun ini dikatakan akan sangat bergantung pada pertarungan elektabilitas para calon presiden (capres) yang diusung oleh partai politik. “Hal ini menunjukkan semakin menguatnya gejala personalisasi atau ‘demokrasi kultus’ di dunia perpolitikan Indonesia,” kata peneliti dari Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Rabu (26/3), seperti dikutip Republika Online.
Ia menuturkan, gejala tersebut tampak dari menguatnya peran dan pengaruh tokoh-tokoh kunci partai politik. Pada batas-batas tertentu, kata dia, fakta ini cukup mengkhawatirkan karena bakal memperlemah penguatan pelembagaan parpol itu sendiri.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia pada awal Maret ini, mayoritas responden memilih partai politik tertentu karena tertarik dengan figur kunci di parpol yang bersangkutan. Seperti PDI Perjuangan misalnya. Sebanyak 57,8 persen pemilih partai berlambang banteng moncong putih ini ternyata mau memilih partai tersebut karena tertarik dengan sosok Joko Widodo (Jokowi).
“Padahal, pada survei Desember 2013 lalu, hanya 38,1 persen pemilih PDI Perjuangan yang memilih partai tersebut karena alasan yang sama,” tuturnya.
Begitu pula halnya dengan Gerindra. Sebanyak 47,9 persen pemilihnya menjatuhkan pilihan mereka kepada partai ini karena tertarik dengan figur Prabowo Subianto. Selanjutnya, 38,2 persen pemilih Partai Demokrat juga mengaku memilih partai ini karena tertarik dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Sementara 40 persen pemilih Hanura mau memilih partai tersebut karena tertarik dengan figur Wiranto,” imbuh Yunarto.
Temuan berbeda diperoleh lembaganya pada responden yang memilih Golkar, PKB, dan PPP. Sebanyak 32,8 persen pemilih Golkar, kata dia, mau mencoblos partai ini karena menganggap parpol berlambang beringin tersebut mewakili semangat pembangunan yang diwariskan Orde Baru atau Soeharto.
Sementara, sebanyak 39,1 persen pemilih PKB mengaku memilih partai ini karena menganggap PKB mewakili aspirasi Nahdlatul Ulama (NU). “Selanjutnya, 46,2 persen pemilih PPP menjatuhkan pilihan mereka kepada partai ini karena dianggap mewakili aspirasi umat Islam.” (RoL)
- See more at: http://salam-online.com/2014/03/gejala-demokrasi-kultus-di-indonesia-makin-menguat-2.html#sthash.HMT0ZRjb.dpuf

Sabtu, 29 Maret 2014

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi Dilaporkan ke KPK


Nafsiah Mboi-1-jpeg.image
Menkes Nafsiah Mboi
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Gerakan Indonesia Bersih (GIB) melaporkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Kesehatan.
“Kami melihat bahwa salah satu episentrum korupsi di Indonesia selain di Departemen Pendidikan Nasional, ada juga di Kementerian Kesehatan,” kata Koordinator GIB Adhie Massardi di Gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (26/3).
Pelaporan oleh GIB itu juga ditujukan ke sejumlah pejabat negara di Kementerian Kesehatan.
“Yang kami laporkan adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Dirjen P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) Tjandra Yoga Aditama dan Dirjen-Dirjen yang bersangkutan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara GIB Lamen Hendra Saputra mengungkapkan angka dugaan korupsi itu.
“Dari total kerugian negara akibat korupsi di sektor kesehatan itu ada sekitar Rp 594 miliar. Dan hampir dari sebagiannya itu ada di Kemenkes sekitar Rp 294,1 miliar,” kata Hendra.
Menurut Hendra, dalam dugaan tindak pidana korupsi itu hampir 93 persennya merupakan program-program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan vaksin, pembangunan rehabilitasi rumah sakit dan pembangunan laboratorium.
Indikasi yang terlihat, kata Hendra, adalah terjadi penyelewengan dalam program kuratif itu seperti dengan penggelembungan anggaran hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi secara umum mengatakan menghargai setiap pelaporan termasuk keterangan dari saksi dan tersangka.
“Bahwa setiap informasi yang dilaporkan ke KPK termasuk keterangan dari saksi atau tersangka akan divalidasi apakah itu benar, apa itu sekadar perkataan saja,” katanya.  (Antara)
salam-online
- See more at: http://salam-online.com/2014/03/menteri-kesehatan-nafsiah-mboi-dilaporkan-ke-kpk.html#sthash.Y64cyiuC.dpuf

MUI Berencana Filmkan Buya Hamka

Buya HAMKA-2-jpeg.image
Prof Dr Buya Hamka
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membuat film yang menceritakan kisah hidup Prof Dr Buya Hamka. Buya Hamka dikenal sebagai tokoh ulama kharismatik yang pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia.
Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya KH A Cholil Ridwan mengatakan, pihaknya sedang mendorong produser untuk memproduksi film mengenai ketua umum MUI pertama itu. Terkait rencana ini, menurut Kiai Cholil, MUI juga telah bertemu dengan keluarga Buya Hamka.
“Keluarga besar Buya Hamka gembira dan bersyukur mendengar akan adanya film Buya Hamka tersebut,” ungkap Kiai Cholil di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (25/3), seperti dikutip Republika Online.
Tentu saja, sambung Kiai Cholil, MUI tidak membuat film tokoh ulama yang juga dikenal sebagai penulis novel ini sendiri. MUI berperan sebagai pemilik ide, merencanakan, membentuk tim, mencari produser yang layak, mencari sponsor, investor, dan sutradara.
Menurut pengasuh ponpes Husnayain di Jakarta Timur ini, banyak sisi dari kehidupan Buya Hamka yang bisa diangkat sebagai sebuah film. Dia dikenal luas sebagai pujangga, ulama, tokoh politik, dan pengusaha.
”Tapi, MUI berharap, film tersebut lebih menonjolkan Hamka sebagai seorang ulama,” ujar Kiai Cholil menambahkan. (RoL)
salam-online

Pertarungan Hidup Mati

SAKSI KUNCI PELANGGARAN HAM

Prabowo dalam wawancara dengan TELEVISI BBC

Copyright @ 2013 KABAR INDONESIA. Designed by Templateism