MAN JADDA WA JADDA (SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI IA DAPAT)

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKAATUH

INSYA ALLAH JIKA RDIHO ALLAH ITU DATANG MENJADI RI-1, TUGAS SAYA ADALAH:

1.     Memilih REKAN KERJA yang KOMPETEN dan KAPABEL

2.  Melakukan KONSOLIDASI INTERNAL setelah TERBENTUK/TERSUSUN KABINET dengan merumuskan tugas-tugas yang telah dirancang sebelumnya ketika berkampanye

3.      Melakukan inventarisasi Masalah yang ada dan merumuskan SKALA PRIORITAS PENANGANANNYA

4.    Melakukan Evaluasi dan Revaluasi segala permasalahan yang sudah ditangani dan segera memerbaikinya jika diperlukan

5.   Melanjutkan Program-Program yang sudah disusun oleh Pemerintahan sebelumnya jika dirasakan ada manfaatnya, jika tidak diganti atau  dihapuskan

6.     Mendelegasikan WEWENANG kepada WAKIL PRESIDEN  sebagian tugas, agar pelaksanaan pekerjaan TIDAK MENUMPUK

7.   Memberikan BATAS WAKTU ATAS PEKERJAAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PARA ANGGOTA KABINET

8.     Menjaga kekompakkan dan kebersamaan, agar tercipta IKLIM KERJA YANG DINAMIS, EFISIEN, EFEKTIF dan EKONOMIS

RUMUSAN SKALA PRIORITAS KABINET:

1.       Masalah KETENAGAKERJAAN

2.       Masalah KESEHATAN

3.       Masalah PENDIDIKAN

4.       Masalah KESEJAHTERAAN (Ekonomi dan Kesenjangan Hidup)

5.       Masalah LINGKUNGAN HIDUP

Rincian atas SKALA PRIORITAS:

1.       KETENAGAKERJAAN:

a)  Melakukan Evaluasi atas SISTEM PENGUPAHAN yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Guru, Buruh, TNI maupun POLRI)

b)  Melakukan Konsolidasi dengan PIHAK TERKAIT (BUMN, SWASTA NASIONAL, SWASTA ASING dan MODAL VENTURA)

c)  Melakukan RENEGOSIASI atas STATUS MODAL ASING

d) Melakukan EVALUASI dan REVALUASI atas semua kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintahan sebelumnya

e) Membuat Program-Program Baru yang PRO RAKYAT

f)     Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

2.       KESEHATAN:

a) Melakukan Evaluasi atas PELAYANAN KESEHATAN yang telah diberlakukan oleh Pemerintahan sebelumnya

b)    Mengadakan kebutuhan akan obat-obatan dengan harga terjangkau

c)  Penyediaan PRASARANA dan SARANA KESEHATAN YANG MEMADAI dan MEMENUHI KUALITAS STANDAR KELAYAKAN

d)     Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

3.       PENDIDIKAN:

a)       Melakukan Evaluasi atas SISTEM PENDIDIKAN yang berlaku

b)      Mengadakan PRASARAANA dan SARANA yang Layak dan Memadai (Gedung Sekolah dan Ruang Guru yang layak, Laboratorium yang memadai dan Standar, Perpustakaan dengan BERAGAM BUKU BACAAN serta PERPUSTAKAAN KELILING)

c)       Penyediaan TENAGA PENGAJAR yang memadai dan membuat STANDAR AKREDITASI KEAHLIAN

d)      Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

4.       KESEJAHTERAAN (Ekonomi dan Kesenjangan Hidup):

a)   Mengadakan Evaluasi atas Kesejahteraan Rakyat yang telah diberlakukan oleh Pemerintahan sebelumnya 

b)  Penyediaan PUPUK yang memadai dan layak bagi PETANI

c)    Pemberian bantuan ALAT-ALAT PERTANIAN

d)   Penyediaan KAPAL NELAYAN dan BAHAN BAKAR guna mendukung HASIL PERIKANAN yang memenuhi kebutuhan hidup normal dan layak 

e)  Pembukaan LAPANGAN PEKERJAAN BARU guna kebutuhan hidup yang normal dan layak

f)   Pemberian PINJAMAN LUNAK maupun BANTUAN MODAL CUMA-CUMA serta BANTUAN MANAJEMEN serta PEMASARANNYA, baik bagi PETANI maupun bagi NELAYAN

g)  Menampung dalam wadah KOPERASI, baik KOPERASI KONSUMSI, KOPERASI PRODUKSI maupun KOPERASI SIMPAN PINJAM

h)     Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

5.       LINGKUNGAN HIDUP:

a)  Mengadakan Evaluasi atas STANDAR KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (seperti POLUSI UDARA, LIMBAH dan sebagainya)

b)      Membuat SANITASI yang lebih baik dan lebih layak

c)  Penyediaan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) disetiap Desa maupun Kelurahan yang layak pakai dan memadai

d)  Penyediaan KETENAGALISTRIKAN disetiap DESA maupun KOTA yang layak dan memadai dengan Sumber Daya Alam yang tersedia

e)      Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

PROGRAM REGULER:

A.      PERTAHANAN KEAMANAN

B.      PERINDUSTRIAN

C.     PERTAMBANGAN

D.     PERDAGANGAN

E.      KEHUTANAN

F.      DIPLOMASI (POLTIK LUAR NEGERI)

G.     KEBUDAYAAN

H.     KELAUTAN DAN PERIKANAN

RINCIAN PROGRAM:

A.     PERTAHANAN KEAMANAN

1. Mengadakan Evaluasi atas SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN yang telah diberlakukan oleh Pemerintahan sebelumnya

2.    Penyediaan PRASARANA dan SARANA yang layak dan memadai

3.       Penyebaran PERSONIL TENTARA disetiap PERBATASAN

4.    Pengadaan SARANA PENDUKUNG, baik berupa PERALATAN dan PERELENGKAPAN juga FASILITAS LAIN yang dibutuhkan

5.      Penggabungan KEPOLISIAN dalam satu wadah PERTAHANAN KEAMANAN

6.      Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

B.     PERINDUSTRIAN

1.    Mengadakan Evaluasi atas Kegiatan Industri yang mencemari lingkungan 

2.  Mengadakan penganekaragaman Industri yang lebih diprioritaskan bagi PERTANIAN dan INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG RAMAH LINGKUNGAN dan BERMANFAAT  

3.      Membuat ALAT-ALAT INDUSTRI SENDIRI, seperti MESIN dengan dukungan TEKHNOLOGI CANGGIH

4.    Mengadakan PABRIK PENGOLAH LIMBAH yang berorientasi EKSPOR 

5.     Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

C.     PERTAMBANGAN

1. Mengadakan Evaluasi atas Kegiatan Pertambangan seperti didaerah PAPUA dan daerah-daerah lainnya serta MENEGOSIASIKAN KEMBALI akan SAHAM KEPEMILIKAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAHAN SEBELUMNYA YANG LEBIH BANYAK MERUGIKAN NEGARA. Alternatif terakhir adalah PENGAMBILALIHAN LAHAN PERTAMBANGAN DARI PIHAK SWASTA NASIONAL APALAGI SWASTA ASING

2. Penyediaan bahan-bahan hasil tambang untuk kebutuhan EKONOMI maupun INDUSTRI serta KEBUTUHAN PERTAHANAN KEAMANAN

3. Penyediaan SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG DAPAT DIANDALKAN baik secara Fisik maupun secara Ilmu Pengetahuan

4. Melakukan Pengawasan yang ketat serta secara terukur dan terstruktur

5.  Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

D.     PERDAGANGAN

1. Mengadakan Evaluasi atas Kegiatan Perdagangan yang merugikan Negara dan Bangsa serta Rakyat Indonesia

2. Menyiapkan PERATURAN PERUNDANGAN BARU sebagai pengganti PERATURAN PERUNDANGAN YANG MERUGIKAN NEGARA 

3. Menyiapkan ANEKA JENIS PRODUK YANG KOMPETITIF DAN MENGUNTUNGKAN BAGI NEGARA

4. Mengadakan PELATIHAN DAN BANTUAN MANAJEMEN DAN PEMASARAN agar dapat memenangkan PERSAINGAN

5.  Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

E.      KEHUTANAN

1.  Mengadakan Evaluasi atas HAK PENGUSAHAAN HUTAN

2. Mengembangkan Wisata Alam di Arel Hutan Lindung dengan dilengkapi POS KEAMANAN, PENERANGAN, MESS PETUGAS KEAMANAN dan FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

3. Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pembalakan liar

4.  Memberdayakan Masayarakat  sekitar hutan untuk menjaga kelestariannya serta memberikan kompensasi untuk penanaman  dijadikan areal persawahan atau perladangan sepanjang tidak merusak EKOSISTEM yang ada

5.  Menyeleksi hasil hutan untuk kepentingan Ekspor yang diberdayakan melalui KEPEMILIKAN SAHAM, baik oleh PEMERINTAH, PIHAK SWASTA maupun MASYARAKAT melalui KOPERASI PRODUKSI, seperti KARET serta KAYU OLAHAN (DAMAR, JATI, ROTAN, EBONI, KAMPAR dan sebagainya) yang keseluruhannya harus TERKONTROL OLEH NEGARA/PEMERINTAH, dengan pembagian SAHAM 70% PEMERINTAH, 20% SWASTA dan 10% MASYARAKAT

6. Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

F.      DIPLOMASI (POLITIK UAR NEGERI)

1.  Mengadakan Evaluasi atas Kegiatan Diplomasi yang merugikan Negara 

2.  Menyeleksi dan memberdayakan Tenaga-Tenaga Diplomat dengan Syarat Minimal menguasai 3 BAHASA (INDONESIA, INGGERIS DAN ARAB), memiliki pondasi agama yang kuat, memiliki pengetahuan tentang Adat Istiadat dan Budaya Nasional serta memiliki pengetahuan Adat Istiadat dan Budaya dimana mereka akan ditempatkan

3.  Meningkatkan hubungan Bilateral yang saling menguntungkan dan saling memberi manfaat 

4. Mengefektifkan peran INTELIJEN guna mendukung peran diplomasi

5.   Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

G.     KEBUDAYAN

1. Mengadakan Evaluasi terhadap Makna dan Hakekat Kebudayaan yang sesuai nilai-nilai hukum dan nilai-nilai agama

2.  Menggali potensi budaya nasional yang bernuansa religius

3.  Memanfaatkan Budaya Nasional sebagai Penunjang Diplomasi

4. Memberdayakan dan meningkatkan PERAN PEMUDA sebagai ASET BANGSA dalam SENI DAN BUDAYA

5.   Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

H.     KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.  Mengadakan Evaluasi atas Kegiatan Kelautan dan Perikanan yang merugikan Negara 

2.  Menggali Potensi Biota Laut dan Sumber Daya Eenergi Terbarukan 

3.  Mengembangkan Potensi kelautan untuk WISATA BAHARI 

4. Meningkatkan KEAMANAN DAERAH BATAS LAUT INTERNASIONAL DAN PULAU-PULAU TERLUA

5..Menempatkan ARMADA-ARMADA KAPALSELAM DAN KAPAL PERANG LAINNYA DISERTAIPENINGKATAN PATROLI KEAMANAN LAUT NUSANTARA

6. Membangun KEMAMPUAN RADAR TERCANGGIH DISEPANJANG PANTAI DISELURUH KAWASAN NUSANTARA 

7.  Memberi BATAS WAKTU atas Program Kerja yang akan dilakukan

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Kota Depok, 24 April 2014

Disusun oleh:

IMAM SUPRIADI

AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEMOGA ALLAH MERIDHOI

Posted by Editorial Team on 09.45 in Goresan Pena

Bentrokan Berbau Agama Meletus di Sorong, Polisi: 3 Luka-luka

 

KIBLAT.NET, Sorong – Bentrokan berbau agama meletus di Sorong, Papua Barat, Senin (21/04/2014). Menurut keterangan aparat kepolisian sebagaimana dilansir sejumlah media Online, sedikitnya tiga orang luka-luka akibat bentrokan tersebut.

Kapolres Sorong, AKBP Harry Goldenhart, mengatakan tiga korban luka itu sudah dibawa ke RS TNI AL Sorong untuk menjalani perawatan intensif. Mereka terkena anak panah saat bentrokan berlangsung.

“Tiga korban tersebut adalah dua warga sipil dan satu lainnya personil TNI,” kata Harry sebagaimana dilansir Vivanews.com, Senin.

Portal berita Okezone menambahkan,  tiga unit motor dan satu rumah warga dibakar massa. Tidak hanya itu, satu unit mobil dan satu pos polisi juga menjadi sasaran pengerusakan bentrok berbau rasis ini.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Sulistyo Pudjo, bentrokan itu berawal dari pelemparan salah satu tempat ibadah yang diduga dilakukan seorang pemuda yang dipengaruhi minuman keras pada Jumat 18 April. Pudjo tidak menjelaskan secara rinci identitas rumah ibadah tersebut.

Situasi semakin memanas Senin pagi ketika seorang tokoh agama dipukul orang tak dikenal , sepulang dari sholat Subuh. Warga yang mengetahui penganiayaan itu pun langsung mencari pelaku sehingga sejurus kemudian bentrokan meletus.

Akibat bentrok ini, suasana Kota Sorong mencekam. Warga terlihat masih berjaga-jaga dan melakukan blokade di sejumlah titik jalan yang ada di Kota Sorong.

Polisi mengklaim saat ini situasi di lapangan sudah mulai kondusif. Aparat juga berokoordinasi dengan tokoh agama, pemkot dan pihak-pihak terkait untuk mencegah bentrokan meluas.

Sampai saat ini Kiblat.net berusaha menggali informasi dari lapangan terkait bentrokan ini. Pasalnya, menurut informasi yang diterima, terdapat tujuh orang korban tewas. [hunef]

Orang beriman share informasi yang benar

Posted by Editorial Team on 01.49 in Aktualita

Siapa Sesungguhnya Handoko Joko Widodo (Jokowi) ?

Pasangan underdog ini tiba-tiba melejit begitu pesat diluar prediksi sejumlah pengamat/lembaga survei. Sederet slogan/jargon dalam sekejap mampu membius warga Jakarta. Melalui icon ‘Perubahan’, Kartu Sehat dan Pintar plus menebar kartu nama seketika dapat menghipnotis pemilih. Di tengah euphoria hasil quick-count lembaga survei, pasangan Jokowi-Ahok serasa di atas angin. Baik Jokowi maupun Ahok membungkus citra personalnya sedemikian rupa agar bisa meyakinkan pemilih berlatar etnik/suku tertentu di Jakarta.

Siapa sesungguhnya H. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama/BTP? Rumors yang menyebutkan nama depan Joko Widodo adalah Handoko sepertinya benar. Dan bukan seperti yang diwartakan atau disebut-sebut oleh timses atau para pendukungnya. Awalnya, saya tidak begitu percaya kepada isu gelap itu. Setelah dikonfirmasi memang begitu adanya. Informasi itu saya dapatkan dari orang dalam Keraton Kasunanan Surakarta Solo yang tidak ingin disebut namanya. Maklum saja, saat ini konflik di internal Keraton Kasunanan Surakarta tengah mencuat kembali.

“Nama aslinya itu Handoko Joko Widodo mas,” jawabnya saat saya ingin konfirmasi kebenaran isu tersebut. “Setahu saya, beliau itu mualaf,” ujarnya lagi. “Saya kurang tahu persis, apakah beliau sudah pergi haji atau belum. Saya juga kurang tahu apakah mualaf itu karena politik atau tidak,” sergahnya ketika saya tanya apakah benar hijrahnya Jokowi memeluk Islam disebabkan karena faktor politik atau tidak. Informasi ini saya gali ketika tengah berlibur ke Solo. Sebagian profil H. Joko Widodo mungkin sudah dapat dibaca di media-media mainstream. Hanya saja, saya ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Sederhananya, bila inisial H merupakan Haji, dapatkah Jokowi membeberkan kepada konstituennya/pendukungnya/simpatisannya kapan beliau berangkat ke Mekkah?

Walikota Solo yang konon dilabeli ‘Obama van Java’ itu sangat lihai, lincah dan gesit mengubah persepsi masyarakat muslim Jakarta. Menyusup ke sejumlah tokoh dan kelompok-kelompok agamawan di Jakarta. Jokowi begitu piawai menyembunyikan identitasnya agar memunculkan kesan sebagai seorang muslim sejati. Sisi lain, mayoritas muslim di Jakarta memang tidak banyak yang mengetahui sepenuhnya rekam-jejak spiritual seorang Jokowi. Sebagaimana diketahui akar ke-Islaman yang tumbuh dan berkembang di Solo mayoritas berhaluan kepercayaan atau Islam garis keras (fundamentalis). Adapun kelompok-kelompok Islam yang berlatar moderat sangat langka pertumbuhannya. Percaya atau tidak, penggalan cerita itu dapat membuka persepsi kita tentang Jokowi.

Kita tidak menyoal perihal Jokowi memeluk Islam serta apapun haluan yang berkembang dalam Islam. Yang kita sesalkan adalah ketidakjujuran Jokowi. Saking cemasnya, Jokowi, atau timsesnya menuding sekelompok orang yang melayangkan isu mualaf, atau suara segelintir orang yang meragukan ke-Islaman Jokowi dianggap fitnah. Konon, penyembunyian identitas ini sengaja dilakukan agar Jokowi bisa leluasa menggandeng kelompok-kelompok Islam di Jakarta untuk kepentingan politik dirinya. Aktor utama yang membungkus rapih profile Jokowi adalah Kemenpera RI Djan Faridz. Sebagaimana diketahui, Djan Faridz berperan untuk menghimpun sekaligus memobilisasi kelompok-kelompok Islam di Jakarta guna memenangkan Jokowi-Ahok dalam pentas Pemilukada DKI Jakarta. Motif Djan Faridz sendiri dilatari oleh kepentingan bisnis agar bisa menguasai seluruh sektor bisnis di Jakarta, terutama sektor properti.

Rekam jejak Jokowi sebagai walikota Solo (Surakarta) bila disebut berhasil sangat relatif. Mengingat popularitas Jokowi di media berbanding terbalik dengan sejumlah fakta di lapangan. Di balik sanjungan dan pujian atas keberhasilannya, Walikota Solo Jokowi memiliki setumpuk pekerjaan rumah yang tidak (belum) terselesaikan. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu-persatu

1) Kemacetan
Dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 559.318 ribu jiwa (BPS 2011), beberapa ruas jalan di kota Solo masih terjadi kemacetan. Celakanya, kepadatan arus lalu lintas menjadikan Jalan Slamet Riyadi Solo dikabarkan bakal naik level dari C (lancar) menjadi D (macet). Hal tersebut menyusul menurunnya kinerja atau level of service (LOS) akibat sering terjadinya kemacetan di salah satu jalan protokol di Kota Bengawan itu. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo, Sri Baskoro, level Jl Slamet Riyadi saat ini masuk pada level C, yaitu padat merayap. Menyusul adanya rencana pembangunan dua hotel di jalan tersebut, kini tengah dilakukan kajian terhadap level/status jalan itu. Ke depan, levelnya akan naik menjadi D, yaitu macet. Baskoro menjelaskan kondisi Jl Slamet Riyadi saat ini sudah cukup padat. “Kalau kenaikan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dulunya 7,5 persen, saat ini sudah melebihi angka itu,” kata Baskoro. Ia berharap agar ada terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemacetan, termasuk di Kota Solo.

Di kota kecil Solo saja Jokowi belum berhasil mengurai kemacetan, apalagi di Jakarta. Dengan jumah penduduk Jakarta yang mencapai 9.607.787 jiwa dan status khusus, serta kewenangan yang terbatas kita meragukan Jokowi bisa meretas kemacetan dalam waktu singkat.

2) Tata Kelola Pasar di Solo
Di media mainstream Jokowi disebut-sebut sebagai walikota terbaik, terutama dalam melokalisasi dan mengelola pasar tradisional. Benarkah demikian? Dibalik kesuksesan tersebut, program relokasi Jokowi terhadap PKL berbanding terbalik dengan program revitalisasi pasar tradisional.

Beberapa pedagang di Pasar Panggungrejo, Jebres nasibnya kian terpuruk akibat omset mereka yang terus merosot. Sebelum direlokasi rata-rata para pedagang mampu mendapat masukan sekitar Rp400.000 per hari. Kini, mereka mengaku hanya mendapat sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000. Kondisi Pasar Panggungerjo, Jebres, Solo semakin memprihatinkan. Sejak penyegelan terhadap 24 kios yang tidak ditempati oleh pedagang bulan Mei silam, kini belum ada perkembangan yang berarti. Dari 201 kios yang ada di pasar tersebut, hanya sekitar 40 kios yang secara rutin ditempati pedagang.

Pemkot Solo telah berjanji untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sekarang masih berjualan di sepanjang Jalan KH Dewantoro untuk dimasukkan ke Pasar Panggungrejo. “Namun sekarang kenyataannya PKL di sana masih banyak. Salah satu faktor itulah yang membuat pasar ini sampai sekarang sepi pengunjung,” ujar Sukinah, salah satu pedagang di sana. Masalah lainnya, saat ini masih banyak pedagang yang belum mau membuka kiosnya secara rutin. “Padahal walikota sudah meminta, kios yang tutup segera dialihkan ke pedagang yang lain. Tapi sampai sekarang juga belum ada tindakan lebih lanjut,” tukas Sukinah.

Sukinah yang berdagang di lantai 3 meminta kepada Pemkot Solo untuk segera mengambil langkah yang konkret untuk mengatasi masalah tersebut. “Yang terpenting pedagang bisa laku seperti dulu lagi,” katanya. Selain Pasar Panggungrejo, Walikota Jokowi juga masih dihadapi persoalan revitalisasi Pasar Klewer. Hal ini menjadi perhatian kalangan DPRD Kota Solo. Menurut sejumlah anggota dewan, pro-kontra di antara pedagang Pasar Klewer, sebaiknya Pemkot Solo menyelesaikan lebih dulu. Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto meminta Pemkot masalah lebih dulu terkait rencana revitalisasi Pasar Klewer secara internal dengan kalangan pedagang pasar itu. Sebelum melaksanakan berbagai tahapan ataupun persiapan. Mengingat, rencana tersebut juga belum jelas dan detil hingga detik ini.

Sebelumnya, jajaran pengurus HPPK juga telah menyampaikan aspirasi mereka terkait rencana revitalisasi Pasar Klewer, kepada Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD. Ketua FPAN DPRD Kota Solo, Umar Hasyim menyatakan pihaknya segera menyampaikan aspirasi dan keluhan kalangan pedagang Pasar Klewer tersebut kepada Pemkot Solo agar bisa diperhatikan dan segera ditindaklanjuti.

3) Kemiskinan di Solo
Sebagai Walikota Solo, Jokowi juga tidak prestius dalam menekan jumlah penduduk miskin di Solo. Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Solo, jumlah penduduk miskin di Solo setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2009 tercatat ada 107.00 jiwa, naik menjadi130 ribu jiwa pada 2011 atau meningkat sekitar empat persen. Berikut ini data kemiskinan di Solo

Data penduduk miskin Kota Solo versi TKPKD
1. Tahun 2009: 107.000 jiwa
2. Tahun 2010: 125.000 jiwa
3. Tahun 2011: sekitar 130.000 jiwa

Peningkatan penduduk miskin
1. Dari tahun 2009 ke tahun 2010: 18.000 jiwa atau 16,8%
2. Dari tahun 2010 ke tahun 2011: 5.000 jiwa atau 4%

Kelurahan berpenduduk miskin paling banyak tahun 2010
1. Sudiroprajan, Jebres
2. Sangkrah, Pasar Kliwon
3. Kepatihan Wetan, Jebres
4. Semanggi, Pasar Kliwon
5. Ketelan, Banjarsari

4) Banjir dan Sampah di Solo
Jokowi juga belum berhasil menanggulangi bencana alam banjir yang setiap tahun merendam Kota Solo. Pada awal 2012 banjir di kota ini meluas hingga merendam 1.470 keluarga dengan ketinggian air 1 hingga 1,5 meter. Warga Kota Solo pun mengeluhkan soal sampah yang bakal menjadi bom waktu, karena hingga kini di kota Solo hanya ada satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang usianya sudah mencapai dua tahun dan dikhawatirkan tak mampu menampung sampah warga yang terus menumpuk.

Saking tak bisa ditangani dengan baik, luapan air juga merendam rumah Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo di Kampung Badran, Kelurahan Pucangsawit, Solo. Yang lokasinya tak jauh dari kawasan Bengawan Solo. Akibat kebanjiran, kelaurga Rudy terpaksa mengungsi di kantor percetakan milik salah seorang anaknya. Kantor tersebut tak jauh dari rumahnya namun lokasinya lebih tinggi sehingga aman dari luapan banjir.

Luapan air dilaporkan telah merambah pula di kawasan-kawasan yang selama ini cukup aman dari banjir. Kawasan sekitar kampus UNS dilaporkan juga tergenang air. Ribuan warga telah meninggalkan rumahnya untuk mengungsi di berbagai tempat yang aman.

5) Praktik Good Governance Jokowi Gagal
Praktik good governance (tata kelola pemerintahan yang bersih) di Kota Solo yang masih dijabat Jokowi jauh dari aspek keberhasilan. Data dari KP2KKN Propinsi Jateng, pada 2010 Kota Solo menempati urutan ke-empat di Jawa Tengah. Kemampuannya memainkan isu melalui media massa, menutupi beberapa kekurangannya selama menjadi Walikota Solo. Mantan Ketua Komisi E DPRD Kota Surakarta, Heru S Notonegoro membeberkan, dari sisi manajemen kepemimpinan dan penataan kota, sebetulnya masih banyak yang perlu dibenahi, dan Jokowi masih jauh bila disebut berhasil. Dia mencontohkan kasus pemadaman listrik jalanan Kota Solo selama beberapa malam pada akhir 2011 lalu. Ini terjadi karena Pemkot Solo menunggak pembayaran pajak penerangan jalan umum sebesar Rp9 miliar adalah contoh ketidakberesan menajemen Pemkot Solo. “Padahal rakyat sudah membayarnya lunas,” ujar Heru seperti dilansir dari detik.com, Kamis (5/4/2012).

Selain itu sistem manajemen informasi dan akses publik terhadap data dan informasi yang ada di Pemkot Surakarta masih sulit diakses, padahal UU KIP (keterbukaan informasi publik) telah menjamin hak-hak rakyat atas informasi. Persoalan lain, lanjut Heru kepada detik, adalah banyak perda yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. “Perda Parkir, Perda tentang pajak dan restoran, juga Perda tentang iklan maupun hiburan, hampir semuanya belum berjalan maksimal. Begitu pula proyek citywalk dan Galabo adalah proyek miliaran rupiah yang gagal,” papar Heru.

Sebelumnya, kalangan DPRD juga menyoroti sejumlah ide, program serta proyek Jokowi yang belum terselesaikan atau bahkan tidak terealisasi. F-PKS DPRD Kota Surakarta mempertanyakan kelanjutan berbagai ide serta program Jokowi, di antaranya citywalk, bus tingkat Werkudara, kereta uap Jaladara hingga railbus Batara Kresna. F-PKS DPRD Kota Surakarta melihat ada indikasi proyek-proyek tersebut belum dipersiapkan secara matang dan dimaksudkan untuk jangka panjang tidak hanya sekadar mode. Sedangkan F-PD mempersoalkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2011. Yakni, berdasarkan LKPJ 2011 dikatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo tahun 2011 mencapai 18 persen. Namun faktanya, banyak RTH yang kondisinya terbengkalai atau tidak terawat.

6) Jokowi Gagal Sebagai Tokoh Pengayom?
Pendekatan humanis yang dilakukan Jokowi kepada warganya, ternyata belum terlalu jitu untuk menghindari terjadi gesekan di Kota Solo. Awal Mei 2012 lalu contohnya. Dua kelompok massa terlibat bentrok di Jalan RE Martadinata Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah yang menyebabkan dua korban luka terkena sabetan pedang. Menurut pantauan di Jalan RE Martadinata Gandekan Solo, ribuan kelompok ormas mendatangi daerah Kampung Sewu dan Gandekan dengan berjalan kaki. Mereka membawa senjata tajam, batang besi, ketapel dan tongkat pemukul, melintas di Jalan Tanggul dan memutar melalui RE Martadinata, seperti yang dilansir Antara News.

Sejumlah orang dari kelompok ormas, sebagian bersenjata tajam, masuk di gang Bangunharjo RT 1 RW 9, Gandekan dan langsung membacok korban, Ngadiman (60)-seorang tukang bengkel sepeda yang sedang duduk-duduk. Ngadiman terkena sabetan dari kelompok Ormas itu, terluka di kepala dan tangannya. Korban lainya, Haris, warga sekitar, tiga jarinya putus diduga terkena sabetan pedang dari kelompok Ormas. Kedatangan kelompok Ormas tersebut membuat Kampung Sewu dan Gandekan cukup mencekam terutama di Jalan RE Martadinata. Toko-toko di sepanjang jalan itu tutup, karena khawatir akan terjadi bentrok antara kedua kelompok tersebut. Dari enam aspek tersebut, kita dapat menilai rekam jejaknya dan siapa sesungguhnya Jokowi.

Posted by Editorial Team on 20.54 in Aktualita