ANALISA DEBAT CAPRES-CAWAPRES PARABOWO-HATTA DAN JOKOWI-JK

SEWAKTU DEBAT CAPRES-CAWAPRES PIHAK JOKOWI-JK TIDAK MENGERTI MAKSUD DARI OTONOMI DAERAH KETIKA DITANYAKAN OLEH PIHAK PRABOWO-HATTA, TAPI SAYANGNYA PIHAK PRABOWO-HATTA KURANG MENOHOK PERTANYAANNYA. 
PERTANYAAN HANYA SEPUTAR PENGHEMATAN BIAYA YANG JUMLAHNYA SANGAT FANTASTIS SEBESAR 13 TRILYUN RUPIAH DARI SEBANYAK 500 KABUPATEN/KOTA.
PIHAK JOKOWI-JK MALAH MENYARANKAN ADANYA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK, TERUS DIAMINKAN OLEH PRABOWO-HATTA. MENURUT SAYA KEDUANYA MEMILIKI KELEMAHAN DAN KEKELIRUAN DALAM MEMAHAMI OTONOMI DAERAH. OTONOMI DAERAH ITU PUNYA 2 (DUA) TUJUAN YAKNI: 1. MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT 2. MENDEKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT JIKA SARAN JOKOWI-JK DISETUJUI OLEH PRABOWO-HATTA, MAKA YANG TERJADI ADALAH: 1. ADA YANG DIUNTUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK 2. ADA YANG DIRUGIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK SEBAGAI CONTOH:

KABUPATEN/KOTA A MASA JABATANNYA MULAI BULAN MARET TAHUN 2012 S.D. BULAN MARET TAHUN 2017, SEDANGKAN KABUPATEN/KOTA B MASA JABATANNYA MULAI SEPTEMBER 2013 S.D. BULAN SEPTEMBER 2018, SELANJUTNYA KABUPATEN C MASA JABATANNYA SELESAI BULAN MEI 2015, TETAPI PEMILUKADA SERENTAK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015. KEDUA KABUPATEN/KOTA A DAN B JELAS SANGAT DIRUGIKAN, KARENA MASA JABATANNYA BELUM SELESAI, SEDANGKAN KABUPATEN/KOTA C MASA JABATANNYA JADI DIPERPANJANG. APAKAH INI ADIL? APAKAH KONSEP JOKOWI-JK BISA DIJALANKAN?? DARI SEGI PENDANAAN: KABUAPTEN/KOTA JELAS AKAN TERBEBANI APBD NYA YANG TIDAK SEHARUSNYA ADA ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAAN PEMILUKADA, TETAPI BAGI KABUPATEN/KOTA C SANG BUAPTI/WALIKOTA SUDAH TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM MASALAH PENGGUNAAN ANGGARAN, KARENA SUDAH LEWAT MASA BAKTINYA. CONTOH FAKTUAL ADALAH PROPINSIN LAMPUNG YANG SEHARUSNYA PEMILUKADA DISELENGGARAKAN PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 TERPAKSA DITUNDA OLEH KPUD PROPINSI DAN KPU PUSAT SERTA OLEH MENDAGRI. JELAS PERBUATAN YANG SANGAT MENYIMPANG DAN TAK DAPAT DIBENARKAN SECARA UNDANG-UNDANG. PERPANJANGAN MAUPUN PENUNDAAN PEMILUKADA PADA PROPINSI LAMPUNG TANPA DILINDUNGI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TAKA ADA PEMBATALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG MASIH BERLAKU, JIKA UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 BELUM DIRUBAH ATAU DIGANTI. MESKI SUDAH DIGANTIPUN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN JUGA SECARA LEGAL FORMAL, DIMANA WEWENANG PENGGUNAAN/PENGELUARAN ANGARAN TAK DAPAT DIJALANKAN OLEH SEORANG GUBERNUR YANG SUDAH HABIS MASA JABATANNYA. KEMBALI PADA POKOK PERSOALAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SECARA SERENTAK. PERTANYAAN YANG MUNCUL ADALAH: 1. ATAS BEBAN SIAPAKAH ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SECARA SERENTAK?? BUKANKAH MASING-MASING KABUPATEN/KOTA TERESEBUT (A, B DAN C) TERBEBANI ANGGARAN APBD NYA 2. SIAPAKAH PENGENDALI UTAMA ATAS SEMUA PENGELUARAN-PENGELUARAN ANGGARAN TERSEBUT?? APAKAH PADA LEVEL MASING-MASING KABUPATEN/KOTA A, B DAN C?? 3. SIAPAH PENYELENGGARA UTAMA ATAS PENYELENGGARAAAN PEMILUKADA SECARA SERENTAK TERSEBUT?? APAKA DIAMBIL OLEH PEMERINTAH PROPINSI?? JIKA PADA LEVE PEMERINTAH PROPINSI, PROPINSI MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA KETIGA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT BERBEDA PROPINSINYA?? 4. APAKAH AKAN DIAMBIL ALAIH ATAU DITANGGUNG OLEH APBN (PEMERINTAH PUSAT), TETAPI SIAPA PENGENDALI DAN PENANGGUNGJAWABNYA?? 5. SELANJUTNYA, JIKA ANGGARAN ITU TERPAKAI DAN ADA SALDO, BAGAIMANA POSISI PEMAKAIAN DAN SALDO TERSEBUT? DISERAHKAN KE PEMERINTAH MANA?? SALDO TERSEBUT BAGAIMANA?? INI PENILAIAN SECARA ADIL/FAIR TERHADAP KEDUA PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES/ SEMOGA BERMANFAAT BUAT SEMUA... DIBUAT DAN DIANALISA O;EH: IMAM SUPRIADI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOTA DEPOK, 13 JUNI 2014 PUKUL 00.03 WIB

Share it Please

Tweet

IMAM SUPRIADI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.