BNPT Jalin Kerjasama dengan Dewan Pers. [Jakarta, 15/4/2014]
JAKARTA (kompasislam.com) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepertinya tak pernah lelah dan kehabisan akal untuk menyudutkan umat Islam, aktivis Islam dan para Mujahidin yang gencar menyuarakan penegakkan syari’at Islam di muka bumi dengan label “teroris”.
Kabar terbaru, BNPT melakukan kerjasama dengan Dewan Pers untuk menghadapi para Jihadis media yang secara intensif menangkal propaganda jahat dan busuk BNPT yang dituangkan dalam nota kesepamahaman tentang “Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme”.
“Penandatanganan MoU (memorandum of understanding) ini merupakan implementasi BNPT melakukan koordinasi pencegahan melawan terorisme,” kata Kepala BNPT, Ansyaad Mbai di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (15/4/2014) lalu, seperti dilansirhukumonline.
…Penandatanganan MoU (memorandum of understanding) ini merupakan implementasi BNPT melakukan koordinasi pencegahan melawan terorisme…
Menurut Mbai, aksi terorisme merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), politik dan ideologi. Perlunya pencegahan di berbagai lini menjadi bagian tugas dari BNPT. Dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, setidaknya pencegahan penyebaran paham terorisme dapat berkurang.
Mbai yang gemar melontarkan fitnah kepada para mujahid dan dai tauhid seperti ustadz Abu Bakar Ba’asyir, ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman dan lain-lainnya ini mengakui bahwa perang terhadap kelompok jihadis yang ia sebut sebagai kelompok teroris bukanlah perkara mudah.
Ansyaad juga mulai khawatir dengan banyaknya jihadis media yang menurutnya memancing reaksi brutal pemerintah melalui Densus 88. Dengan begitu, masyarakat akan bersimpati kepada “teroris” lantaran pemerintah dituding melakukan pelanggaran HAM dengan ‘perlakuan khusus’ terhadap pelaku teroris.
…Ansyaad juga mulai khawatir dengan banyaknya jihadis media yang menurutnya memancing reaksi brutal pemerintah melalui Densus 88…
“Respon pemerintah dinilai pelanggaran HAM berat, padahal mereka melakukan kejahatan luar biasa. Tetapi yang di blow up (media -red) respon pemerintah,” katanya.
Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu juga menuturkan kelompok teroris menggunakan berbagai media sebagai corong teroris. Mulai media sosial, hingga media online. “Sedang kita tidak dapat berbuat apa-apa,” kilahnya.
Atas dasar itulah, Mbai menilai perlu adanya peran pers dalam pencegahan berkembangnya paham jihadis. Namun, mbai menyadari media mesti berimbang dalam menyajikan berita kepada publik. “Saya berharap dengan penandatanganan MoU ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Dengan kerjasama ini secara profesional maka penanggulangan terorisme akan dapat lebih efektif,” pungkasnya. [Khalid]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
.jpg)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar